Menanggapi sinyalemen dari partai yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Senin 28 Februari 2011, menyatakan, “Sejauh ini belum ada komunikasi apa-apa soal itu sehingga kami belum bisa bereaksi apa-apa.”
Suhardi menyatakan, Partai Gerindra tidak akan menanggapi isu ini. Partai yang mengusung Prabowo menjadi calon Presiden ini, akan tetap fokus pada pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah dan mempersiapkan diri mengikuti Pemilihan Umum 2014.
“Kami tidak mau cari keuntungan dari situasi sekarang. Lebih baik, kami terus konsolidasi di internal dan dengan konstituen. Kan, 2014 tidak lama lagi,” kata Suhardi.
Namun, bila dalam waktu dekat Partai Demokrat mengajak Partai Gerindra bertemu, Suhardi mengatakan, partainya akan bersedia menemui. Tetapi, bila dalam pertemuan itu Partai Demokrat mengajak Partai Gerindra berkoalisi, Suhardi menambahkan, partainya tidak serta merta menerimanya.
Sebab bila menyangkut dengan koalisi, Suhardi mengatakan, hal ini harus diputuskan melalui mekanisme partai. “Kalau menolak (koalisi) bagaimana dan kalau menerima bagaimana (implikasinya),” kata Suhardi. “Kalau menolak persyaratannya, kan mudah. Tapi, kalau menerima persyaratannya berat.”
Salah satu yang disyaratkan bagi partai yang ingin berkoalisi dengan Partai Gerindra ialah partai itu harus sepakat dengan prinsip-prinsip yang selama ini diperjuangkan Partai Gerindra. “Salah satunya, kami kan menolak prinsip ekonomi neolib. Kami tidak sepakat begitu mudahnya barang impor masuk tanpa bea,” katanya. “Perbedaan-perbedaan selama ini mesti disamakan dulu.”
Sinyalemen untuk meminang Partai Gerindra, antara lain disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa. Bahkan, dia mengatakan, bila Partai Gerindra pasif, Partai Demokrat akan inisiatif berkomunikasi untuk mengajak masuk dalam koalisi.
Menurut Saan, Partai Gerindra merupakan partai yang pantas masuk dalam koalisi karena memiliki pandangan yang sama, di antaranya sama-sama ikut menolak usul pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan.
Setelah Fraksi Partai Gerindra DPR menjadi penentu kandasnya usul Hak Angket Perpajakan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, sepakat untuk memberikan penghargaan Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Menurutnya, Prabowo layak diberi kursi Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Bersatu II
